Hidayatullah.com--Menteri
Agama Suryadharma Ali mengatakan, persoalan kitab suci bukan persoalan
teks. Sejarah membuktikan Al Quran adalah kitab suci yang terpelihara
kesahihan dan keaslian teks-teksnya. Jaminan keterpeliharaannya
dinyatakan sendiri oleh Allah.
Hal itu dikatakan Menteri Agama
ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al Quran di
Serang, Banten, Selasa (21/05/2013) malam. Mukernas bertema "Al Quran di
Era Global: Antara Teks dan Realitas" ini akan berlangsung sampai 24
Mei.
Kegiatan itu diselenggarakan Lajnah Pentashihan Mushaf Al
Quran (LPMA) Balitbang Diklat Kementerian Agama yang dikepalai Muchlis M
Hanafi.
Menag mengatakan, pentasihan Al Quran hendaknya tidak
terbatas pada penelitian tanda baca, huruf, kata, dan seterusnya. Ulama
pun harus memperhatikan originalitas. Tertukarnya halaman jangan sampai
terjadi.
Soal keaslian atau originalitas ini, ia mengaku, sering menjelaskan ke berbagai pihak menghadapi pihak luar.
Lantas
Menag Suryadharma Ali bercerita tentang pengalamannya pergi ke
Thailand. Di Negeri Gajah itu ia didampingi bhiksu berfoto dengan
latarbelakang patung Buddha. Lantas ia bertanya kepada pendampingnya,
jika patung itu diberi kain agar terlindungi dari panas, apakah umat
Buddha setuju. Dijawab oleh bhiksu, tidak. Menag pun menjawab, setuju.
Pada
kesempatan lain, Menag bertanya, jika bendera merah putih ditambahi
warnanya dengan hijau, apakah itu bisa disebut sebagai bendera bangsa
Indonesia. Tentu, jawabnya tidak. Itu bukan lagi bendera Indonesia
karena tidak merah putih lagi.
Jika Al Quran yang disusun dengan
baik, kemudian diubah-ubah lagi, seperti yang dilakukan kelompok
Ahmadiyah, tentu keasliannya hilang. Maka, kitab itu bukan lagi dapat
disebut Al Quran. Padahal, Al Quran adalah kitab suci bagi umat Islam.
"Jelas saja dapat menimbulkan kemarahan," katanya.
Untuk itu, ia
minta apa sudah dimuliakan oleh agama, umat hendaknya harus menghormati
apa adanya. Al Quran jelas tak bisa diubah-ubah. Karena itu, ia tak
sepaham dengan aliran kebebasan mutlak, bahwa segala sesuatu dapat
dilakukan semaunya. Dalam bernegaranya saja ada aturan dan pemerintah
yang mengatur.
"Di dunia ini tidak ada kebebasan mutlak," jelas Suryadharma Ali, seperti diberitakan Antara.*
